jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melantik kepengurusan baru Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jabar di Gedung Pakuan, Bandung, Selasa (27/1/2026).
Seusai melantik, Dedi berpesan agar MUI Jabar menunjukan keberpihakan pada isu-isu yang menyangkut lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat kecil.
Menurutnya, MUI Jabar berperan menjaga konsistensi pemerintah dalam membuat kebijakan demi kemaslahatan ummat.
“Sehingga saya menganggap bahwa lembaga MUI lembaga sakral dimana saya tidak boleh ikut campur apapun urusan dan MUI harus tetap senantiasa konsisten untuk menasihati pemerintah agar nasihatnya satu, nasihatnya agar pemerintah berpihak pada kepentingan rakyat dan tidak boleh melanggar sumpah jabatan para pemimpin,” ujar Dedi.
Dedi Mulyadi menuturkan, MUI Jabar bisa menjadi bagian dari pengentasan persoalan lingkungan yang saat ini tengah dibenahi mulai dari urusan tata ruang hingga perizinan.
“Saya katakan gini, makan babi ribut, makan daging anjing pasti ribut dan itu jelas haram. Tetapi yang nebangin pohon dianggap hal yang biasa yang itu menimbulkan problem, longsor, kehilangan sumber daya air,” tuturnya.
Selain itu, Dedi Mulyadi juga turut menyoroti hal penting lainnya, yaitu sistem perbudakan yang masih kerap terjadi di Jawa Barat
“Dan saya tadi nyorotin juga. misalnya kalau upahnya tidak sesuai UMK, UMP tidak sesuai pasti ribut kan? UMSK tidak sesuai dengan harapan, pasti ramai. Pertanyaannya adalah, kuli-kuli yang kerja di sektor tanaman sayur yang merusak hutan itu Rp30.000 itu. Bayangin loh, yang yang sudah Rp 3 juta kita terus-terusan melakukan tekanan, yang sudah Rp6 juta terus melakukan tekanan, tetapi yang membayar Rp30.000 kita biarkan. Ada yang Rp27.000 tanpa jaminan, enggak ada jaminan kesehatan. Padahal yang yang punya punya kebun-kebunnya rata-rata sudah haji. Dan kaya-kaya,” paparnya.
.jpeg)
