jpnn.com, JAKARTA - Penerapan kebijakan Zero ODOL (Over Dimension Overloading) yang direncanakan pemerintah pada 2027 dinilai memerlukan mitigasi komprehensif agar tidak hanya membebani pengemudi truk.
Hal ini mengemuka dalam diskusi ilmiah Menuju Zero ODOL di Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI), Senin (26/1).
Sekretaris Jenderal Komselindo, Budi Setiawan, menegaskan bahwa selama ini penanganan keselamatan terlalu berfokus pada penindakan di jalan raya yang hanya menjangkau 20 persen pelanggar. Menurutnya, perbaikan sistem secara menyeluruh lebih mendesak daripada sekadar penindakan fisik.
"Data KNKT menunjukkan kecelakaan terbesar, yakni 61 persen, disebabkan oleh faktor manusia, 30 persen sarana-prasarana, dan hanya 9 persen faktor kendaraan. Keselamatan adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya pengemudi," ujar Budi.
Senada dengan hal tersebut, Anggota MTI Jawa Barat, Sony Sulaksono, menyoroti ketidaksiapan infrastruktur jalan nasional. Ia mengungkapkan bahwa sebagian besar jalan di Indonesia hanya mampu menampung beban sumbu maksimal 8 ton, sementara kebutuhan logistik terus meningkat.
"Risiko keselamatan akan terus muncul jika kemampuan jalan tidak sebanding dengan beban angkutan. Seharusnya kita mendorong penggunaan truk dengan sumbu banyak untuk mengurangi tingkat kerusakan jalan," jelas Sony.
Di sisi lain, Direktur Eksekutif Asparminas, Idham Arsyad, memberikan catatan kritis mengenai daya saing logistik Indonesia yang masih kalah jauh dibanding negara tetangga di ASEAN. Tingginya biaya logistik domestik memicu fenomena ironis di mana pelaku industri lebih memilih impor bahan baku.
"Biaya logistik kita sangat mahal. Sebagai contoh, industri daur ulang di Surabaya lebih memilih impor dari China karena ongkosnya lebih murah dibanding mengirim barang dari Jakarta ke Surabaya," ungkap Idham.
.jpeg)
