jpnn.com - PEMEKARAN wilayah selalu dikemas dengan bahasa manis: percepatan pembangunan, pemerataan layanan, dan kehadiran negara yang lebih dekat.
Namun, dalam praktiknya, pemekaran sering kali menjelma menjadi proyek politik yang melampaui batas rasionalitas hukum dan kapasitas fiskal.
Di titik inilah publik patut bertanya: pemekaran ini lahir dari kebutuhan objektif masyarakat, atau sekadar kemauan elite?
Padahal, secara normatif, pemekaran wilayah bukan ruang bebas tafsir. Peraturan perundang-undangan telah menetapkan syarat yang ketat.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa pembentukan daerah otonom baru harus memenuhi kriteria kemampuan ekonomi, potensi daerah, kesiapan administratif, kapasitas kelembagaan, serta tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Artinya, pemekaran bukan aspirasi emosional, melainkan keputusan kebijakan berbasis kemampuan.
Masalahnya, dalam realitas politik lokal, syarat hukum itu kerap diperlakukan sebagai formalitas administratif—dokumen dipenuhi, rekomendasi dikejar, tetapi substansi diabaikan.
Pemekaran kemudian bergeser dari instrumen pembangunan menjadi arena distribusi jabatan. Inilah yang dapat disebut sebagai kursiologi politik: ketika orientasi kebijakan bukan lagi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), melainkan kursi kekuasaan.
Akibatnya, daerah otonom baru lahir dalam kondisi fiskal rapuh. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak cukup untuk menopang pelayanan dasar, sementara ketergantungan pada transfer pusat menjadi permanen. Ironisnya, yang tumbuh pesat bukan kualitas pendidikan atau kesehatan, melainkan belanja birokrasi—kantor baru, struktur baru, dan elit baru.
