jpnn.com, JAKARTA - Banyak pemerintah daerah (pemda) kesulitan mengangkat seluruh R2, R3, R4 menjadi PPPK paruh waktu.
Ini terkait dengan kemampuan anggaran masing-masing pemda yang berbeda-beda.
Ketua Umum Aliansi R2 R3 Indonesia Faisol Mahardika mengatakan Kabupaten Bangkalan Madura juga mengalami kendala mengangkat seluruh R2, R3, dan R4 menjadi PPPK paruh waktu.
Itu karena jumlah honorer membeludak, sedangkan anggaran yang tersedia minim.
"Sebenarnya Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bangkalan Madura telah melakukan proses penginputan data," kata Faisol Mahardika kepada JPNN, Minggu (17/8).
Dia melanjutkan, kepala BKSDM Kabupaten Bangkalan pun sudah mengumpulkan seluruh kepala dinas untuk mempertegas kesediaannya untuk menggaji para honorer yang akan diangkat PPPK paruh waktu.
Penegasan kepala BKPSDM tersebut lantaran kemampuan fiskal daerah yang terbatas untuk mengangkat seluruh honorer R2, R3, bahkan R4.
Faiso mengaku sudah menanyakan kepada BKPSDM, apakah R2 dan R3 pasti diajukan diangkat PPPK paruh waktu sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KepmenPAN-RB) Nomor 16 Tahun 2025.
