jpnn.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut kebijakan yang dibuat pemerintah seharusnya memiliki kajian demi mencegah pertentangan.
Hal demikian dikatakan dia menyikapi kabar Komisi X DPR RI belum diajak berbicara terkait pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI).
"Seluruh kebijakan-kebijakan strategis pemerintah seharusnya melalui kajian yang mendalam agar tidak ada kontroversi di dalamnya," kata Hasto ditemui di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (28/7).
Dia mengatakan pemerintah seharusnya bisa memaksimalkan universitas yang ada, ketimbang membentuk institusi pendidikan baru.
"Itu yang harus kita perkuat diferensiasinya satu dengan yang lain, tetapi dalam gerak irama yang sama, penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga mendorong riset dan inovasi, teknologi-teknologi tepat guna," kata Hasto.
Toh, kata dia, pekerjaan rumah yang harus dituntaskan pemerintah terkait pendidikan adalah pembangunan karakter para pelajar hingga penguasaan IPTEK.
"Bagaimana kita membangun karakternya, itu yang menjadi skala prioritas, daya saing bagi pendidikan kita, pembangunan karakter, penguasaan IPTEK. Nah, untuk itu seluruh kritik-kritik yang diberikan terhadap suatu kebijakan itu harus didengarkan dengan baik," ujar Hasto.
Dia pun berharap berdirinya Universitas RI tak bertabrakan dengan cita-cita pembentukan Lemhannas serta universitas lain.
