jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Alex Indra Lukman, mendesak pemerintah untuk segera memaksimalkan peran Koperasi Merah Putih dalam penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Ia menilai langkah ini lebih tepat daripada terus membebani TNI dan Polri dalam urusan teknis distribusi beras cadangan pemerintah.
"Bapak Presiden sudah meresmikan 80 ribu Koperasi Merah Putih. Tetapi Dirut Bulog bilang, baru ratusan koperasi yang dilibatkan di program SPHP. Lalu, buat apa ada 80 ribu itu kalau tidak dipakai untuk jalur distribusi SPHP?" tegas Alex dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Wamentan Sudaryono, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi, dan Dirut Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, Kamis (21/8).
Alex menegaskan bahwa pelibatan TNI dan Polri memang sempat efektif meredam lonjakan harga beras. Namun, pola ini justru menimbulkan biaya tambahan karena mobilisasi logistik dilakukan oleh aparat yang tidak didesain untuk distribusi pangan.
"Ke depan, Polri tak perlu lagi dilibatkan untuk urusan teknis seperti ini. Kan sudah ada KMP yang tersebar di pelosok, siap beroperasi, dan bisa langsung diberdayakan," ujar legislator asal Sumatera Barat II tersebut.
Dengan stok beras di gudang Bulog yang mencapai 4 juta ton, Alex menilai pemerintah hanya perlu memperkuat jalur distribusi agar beras segera sampai ke masyarakat.
Koperasi Merah Putih, menurutnya, merupakan instrumen strategis yang bisa menutup celah distribusi sekaligus menjaga stabilitas harga.
"Negara boleh rugi saat menjalankan layanan publik. Yang enggak boleh rugi itu swasta, karena memang mereka pasti tak mau. Jadi, pemerintah harus berani kreatif, salah satunya dengan mengoptimalkan koperasi yang sudah ada," pungkas Alex. (tan/jpnn)
.jpeg)
