jpnn.com - Partai Amanat Nasional (PAN) setuju dengan gagasan pemilihan kepala daerah atau Pilkada tidak langsung tetapi dengan sejumlah catatan.
"PAN setuju Pilkada dilaksanakan secara tidak langsung, atau dipilih melalui DPRD, dengan catatan," kata Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi, Senin (22/12/2025).
Adapun catatannya, pertama, seluruh partai politik bersepakat bulat untuk menerima pilkada dilaksanakan tidak langsung.
Dengan demikian, proses pembahasan revisi UU pilkada tidak akan akan digunakan oleh parpol untuk berselancar menjaring suara rakyat.
"Kedua, tidak menimbulkan pro kontra secara tajam dan meluas di publik. Karena setiap pembahasan UU Pilkada memancing demonstrasi yang masif secara nasional," ujar Viva Yoga.
Via mengatakan bahwa secara hukum tata negara, UUD 1945 tidak menyebut secara eksplisit bahwa Pilkada dipilih langsung oleh rakyat atau dipilih oleh DPRD.
"Keduanya sama-sama konstitusional dan tidak melanggar hukum. Yang ditekankan adalah prosesnya harus demokratis," ucapnya.
Hal itu menurutnya diatur pada Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 bahwa Gubernur, Bupati, dan Wali Kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
