jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak sekitar 1.480.380 warga Provinsi Jawa Timur tercatat mengalami penonaktifan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).
Penonaktifan ini berlaku sejak 1 Februari 2026 dan dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026. Penonaktifan dilakukan untuk pemutakhiran Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Menanggapi kebijakan itu, Gubernur Jawa Timur Khoffifah Indar Parawansa meminta masyarakat tidak panik, terutama bagi mereka yang sedang menjalani pengobatan rutin.
Dia memastikan masyarakat yang JKN PBI nya dinonaktifkan tetap bisa berobat secara gratis di tengah proses pemutakhiran data.
“Prinsip utamanya adalah keselamatan pasien. Saya telah menginstruksikan OPD Pemprov Jatim yang terkait untuk memastikan tidak boleh ada penolakan layanan kesehatan bagi warga, khususnya pasien kronis dan darurat, di tengah proses pemutakhiran data ini," kata Khofifah, Rabu (11/2).
Khofifah mengaku telah menginstruksikan kepada Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Jawa Timur untuk melakukan langkah mitigasi strategis.
“Saat ini, seluruh jajaran OPD Pemprov yang terkait telah kami perintahkan untuk bergerak cepat untuk melakukan mitigasi strategis sebagai upaya untuk melindungi masyarakat Jawa Timur yang rentan dalam masa transisi pemutakhiran data ini berlangsung " ujar Khofifah.
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur bersama seluruh fasilitas kesehatan telah berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan, terutama bagi peserta yang membutuhkan penanganan medis segera akibat penyakit kronis, penyakit katastropik, maupun kondisi darurat medis.
