jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Gelombang unjuk rasa yang marak di berbagai daerah Indonesia dalam beberapa pekan terakhir bukanlah respons spontan, melainkan puncak dari akumulasi kekecewaan publik terhadap kondisi sosial-ekonomi yang berat dan kegagalan institusi politik merespons aspirasi rakyat.
Para pakar dari Universitas Gadjah Mada (UGM) sepakat bahwa tindakan represif aparat justru menjadi pemantik yang memperbesar kemarahan massa.
Kepala Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) UGM, Munjid, mengatakan akar kemarahan publik saat ini dipicu oleh kondisi sosial-ekonomi yang makin menghimpit sejak pandemi Covid-19, ditambah kebijakan yang seringkali tidak berpihak pada rakyat.
“Tindakan represif berlebihan hanya akan menambah amarah publik,” katanya saat acara diskusi Pojok Bulaksumur bertajuk ‘Antara Hak Bersuara dan Stabilitas Bangsa’ di UGM pada Kamis (4/9).
Munjid juga menyoroti adanya jarak yang makin jauh antara rakyat dan para wakilnya di parlemen dan partai politik.
Menurutnya, diskoneksi ini membuat aspirasi publik seolah tidak pernah terhubung dengan proses politik formal.
“Kalau kekuasaan tidak dipaksa dan dikontrol secara efektif, ia hanya akan bekerja untuk dirinya sendiri, bukan untuk rakyat,” katanya.
Kegagalan Reformasi Polri dan Peran Media Sosial
Dosen Ilmu Politik dan Pemerintahan FISIPOL UGM Alfath Bagus Panuntun El Nur Indonesia menilai ada kegagalan dalam reformasi kepolisian yang membuat institusi tersebut rentan dipolitisasi dan kerap digunakan sebagai instrumen politik selama satu dekade terakhir.
