jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Rembuk Nasional Aktivis 98 Sayed Junaidi Rizaldi meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak membangun opini liar terkait munculnya nama Dirjen Bea dan Cukai Djaka Budi Utama dalam dakwaan kasus dugaan suap impor Blueray Cargo.
Sayed menekankan pentingnya menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Menurutnya, publik harus bisa membedakan antara kehadiran seseorang dalam sebuah pertemuan dengan keterlibatan nyata dalam tindak pidana.
“Publik harus bisa membedakan antara seseorang yang disebut hadir dalam sebuah pertemuan dengan seseorang yang benar-benar terbukti terlibat tindak pidana. Itu dua hal yang sangat berbeda,” ujar Sayed dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (8/5/2026).
Ia menilai, dalam praktik birokrasi maupun dunia usaha, pertemuan antara pejabat negara dan pelaku industri merupakan hal yang lazim terjadi, terutama di sektor kepabeanan dan perdagangan internasional yang memang membutuhkan komunikasi lintas pihak.
Menurutnya, interaksi antara pejabat dengan asosiasi usaha, perusahaan logistik, importir, hingga pelaku industri sering kali dilakukan sebagai bagian dari koordinasi, penyampaian aspirasi, maupun pembahasan kebijakan.
“Jangan langsung diasumsikan bahwa setiap pertemuan pejabat dengan pengusaha adalah sesuatu yang melanggar hukum. Dalam banyak kasus, komunikasi seperti itu merupakan bagian dari tugas dan fungsi birokrasi,” katanya.
Sayed juga menyoroti kemungkinan adanya pihak tertentu yang memanfaatkan momentum pertemuan untuk kepentingan pribadi dengan membawa nama pejabat agar terlihat memiliki kedekatan dengan pengambil kebijakan.
Ia menilai pola seperti itu bukan hal baru dalam praktik mafia impor maupun permainan bisnis ilegal di sektor perdagangan internasional.
