jpnn.com, JAKARTA - Di tengah menguatnya rumor pergantian Kapolri, perhatian publik semestinya tidak berhenti pada siapa yang akan datang atau siapa yang akan pergi.
Jauh lebih penting adalah memastikan setiap keputusan strategis negara tetap berpijak pada meritokrasi, yakni penghargaan terhadap rekam jejak, integritas, dan prestasi.
Demikian disampaikan pengamat hukum dan politik Pieter C Zulkifli dalam keterangannya pada Rabu (12/8/2026).
Dia mengulas mengapa keberanian melakukan reformasi, konsistensi menegakkan hukum, serta capaian Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo selama memimpin Polri yang patut menjadi pertimbangan objektif di tengah dinamika politik dan keamanan nasional.
"Dalam negara yang menjunjung meritokrasi, seorang pemimpin tidak semestinya dinilai dari riuhnya rumor, melainkan dari rekam jejak, keberanian, dan pengabdiannya kepada bangsa," kata Pieter Zulkifli.
Dia mengamini bila rumor mengenai pergantian Kapolri kembali mengemuka. Di ruang publik, isu itu berkembang cepat, bahkan kerap mendahului fakta.
Dalam negara demokrasi, kata dia, pergantian pejabat publik merupakan hal yang wajar karena menjadi hak prerogatif Presiden.
Namun, hak tersebut tidak menghapus pentingnya satu prinsip dasar, yakni setiap keputusan strategis negara semestinya berpijak pada rekam jejak, integritas, dan kepentingan nasional, bukan semata-mata pada riuhnya spekulasi politik.
.jpeg)
