jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi meminta masyarakat tidak perlu khawatir kerja sama Indonesia-Amerika Serikat mengenai pengelolaan data.
Menurut dia, pemerintah berkomitmen melindungi data pribadi warga sesuai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).
“Apalagi berkenaan dengan masalah data pribadi kita sendiri, kan, juga punya undang-undang perlindungan data pribadi,” kata Pras di Istana Negara, pada Jumat (25/7).
“Jadi, data-data pasti pemerintah berusaha keras menjamin itu. Itu bagian dari yang dibicarakan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Amerika,” lanjutnya.
Dia menepis informasi yang mengatakan bahwa pemerintah akan menyerahkan sepenuhnya pengelolaan data pribadi WNI ke pada AS.
Data WNI diklaim justru akan dilindungi agar tidak digunakan dengan sembarangan oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab.
“Bukan berarti kami itu akan menyerahkan data-data, apalagi data-data pribadi dari masyarakt Indonesia ke pihak sana, tidak,” tutur Politikus Gerindra itu.
Adapun, pengelolaan data masyarakat Indonesia oleh Amerika Serikat itu merupakan salah satu hal yang disepakati dalam penetapan tarif resiprokal 19 persen untuk Indonesia.
