jpnn.com, JAKARTA - Ketua Banggar DPR Said Abdullah menyebut pemerintah perlu menggalang organisasi internasional untuk mengoreksi praktik pengenaan tarif sepihak.
Sebab, kata Said, kebijakan perang tarif pada dasarnya telah mengguncang tata perdagangan global ke arah proteksionis.
Hal itu disampaikannya menanggapi pokok-pokok kebijakan fiskal dan asumsi ekonomi makro sebagai landasan penyusunan RAPBN 2026 yang disampaikan Menkeu Sri Mulyani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (20/5).
"Oleh sebab itu, pemerintah perlu mengajak dunia perlu membangun komitmen baru dalam perdagangan, dan memastikan pada masa depan tidak ada negara yang berlaku sewenang-wenang secara sepihak, dan semua patuh pada hukum hukum perdagangan internasional," kata Said, Selasa.
Said menambahkan pemerintah perlu memikirkan target pendapatan negara yang bersifat realistis-optimistis demi mewujudkan postur awal APBN 2026.
Legislator Fraksi PDI Perjuangan itu mengatakan target demikian perlu dipasang karena pemerintah menghadapi tantangan mengantisipasi shortfall pajak akibat rendahnya harga komoditas ekspor.
Termasuk, kata Said, akibat menurunnya sejumlah pabrikan karena tekanan ekonomi dan persaingan usaha serta konsumsi rumah tangga yang anjlok.
"Ya, untuk itu diperlukan kebijakan ekstensifikasi perpajakan, setidaknya dari sisi cukai, tarif minerba, dan sektor digital," lanjut dia.
