jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah akan mengumumkan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi pada 1 April 2026.
Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno meminta pemerintah untuk mengantisipasi migrasi pengguna BBM Non-Subsidi ke Pertalite yang merupakan BBM Subsidi.
Menurutnya migrasi ke BBM bersubsidi tanpa kontrol dari pemerintah justru akan membuat APBN semakin terbebani karena potensi subsidi energi yang tidak tepat sasaran.
“Saat ini adalah momentum untuk membenahi subsidi hanya kepada yang membutuhkan dan memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran kepada mereka yang berhak. Karena itu harus ada antisipasi yang komprehensif agar disparitas harga tidak menyebabkan migrasi ke BBM Subsidi,” tegas politikus Partai PAN itu.
Dia menekankan pentingnya penguatan sistem pengawasan dan distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran.
Eddy juga telah mengingatkan bahwa kebijakan subsidi energi harus terus dibenahi agar tidak dinikmati oleh kelompok yang tidak berhak.
“Keadilan dalam distribusi energi adalah kunci. Subsidi harus benar-benar menyasar masyarakat yang tidak mampu dan membutuhkan dan tidak justru dinikmati oleh kelompok yang tidak berhak,” tegasnya.
Doktor Ilmu Politik UI ini juga memandang perlunya evaluasi terhadap mekanisme pemberian subsidi dari subsidi ke produk menjadi subsidi kepada penerima langsung.
