jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memperbolehkan pemerintah daerah (Pemda) untuk menggelar kegiatan di hotel ataupun resto.
Dengan catatan kegiatan tersebut memang benar-benar penting.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Edward Candra mengungkapkan bahwa meski kebijakan efisiensi anggaran diberlakukan, bukan berarti melarang keseluruhan kegiatan pemerintah tidak boleh dilakukan di hotel.
Pasalnya, hal itu untuk keberlangsungan hidup hotel maupun resto.
"Iya kami akan menyesuaikan dengan kebijakan tersebut dan beberapa kegiatan memang sudah dilaksanakan di hotel. Namun, kegiatan dilakukan dengan pembatasan jumlah peserta," ungkap Edward, Selasa (10/6).
Meski sudah ada kelonggaran kegiatan di hotel dan restoran, pelaksanaannya tetap akan dipilah-pilah.
"Karena dilaksanakan secara hybrid, jadi ada yang dari kantor dan ada yang di lokasi kegiatan acara, tetapi dipilah-pilah, kalau memang sudah teranggarkan full day atau half day tetap dilaksanakan," kata Edward.
Kegiatannya seperti rapat-rapat OPD tidak akan lagi digelar di luar kantor. Justru, para OPD diminta melakukan hal tersebut di kantor pemerintahan.
