jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Melchias Markus Mekeng mendesak pemerintah memangkas dana untuk pendidikan kedinasan.
Pasalnya, anggaran pendidikan kedinasan sangat besar mencapai Rp 104,5 triliun per tahun atau sebesar 39 persen dari anggaran pendidikan di APBN. Namun, yang menikmati hanya 13.000 orang.
Sementara untuk pendidikan formal dari tingkat dasar, menengah hingga pendidikan tinggi hanya mendapatkan anggaran Rp 91,2 trilun per tahun atau 22 persen dari dana alokasi APBN. Namun yang mendapatkan sangat besar mencapai 62 juta siswa.
“Pendidikan dasar sampai menengah itu Rp 33,5 triliun. Pendidikan tinggi Rp 57,7 triliun. Totalnya Rp 91,2 triliun. Berapa orang yang menikmati? Kurang lebih 62 juta siswa. Sementara pendidikan kedinasan Rp 104,5 triliun. Siapa yang menikmati? Hanya 13.000 orang. Ini yang saya namakan pendidikan tidak berkeadilan," kata Mekeng dalam rapat kerja Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Jakarta, Kamis (3/7) malam.
Politikus senior Partai Golkar ini mencatat alokasi anggaran pendidikan dari APBN terus meningkat.
Tahun 2020 tercatat sebesar Rp 542,82 triliun, sementara anggaran pendidikan tahun 2025 mencapai Rp 724,2 triliun.
Namun, dia merasa heran anggaran pendidikan yang meningkat setiap tahun tidak dirasakan oleh seluruh rakyat. Hal itu karena sasaran penerimanya kurang tepat.
"Yang pendidikan kedinasan dikecilin aja dulu. Kasih yang formal supaya tahun 2035-2045, kita bisa mencapai Indonesia emas dan bukan Indonesia cemas," ujar Mekeng.
