jpnn.com - JAKARTA - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri (BSKDN Kemendagri) menyelenggarakan BSKDN Media Talk 2026 dengan tema Connecting Citizens to Strategic Policy for The Better Impact.
Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk membahas penguatan komunikasi kebijakan publik di era digital agar lebih transparan, partisipatif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Sekretaris BSKDN Noudy R.P. Tendean dalam sambutannya menegaskan, tema Media Talk 2026 sangat relevan dengan peran BSKDN sebagai lembaga think tank Kemendagri yang bertugas menyusun dan merumuskan rekomendasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri.
Dia menekankan, hak masyarakat untuk mengetahui proses penyusunan dan pengambilan kebijakan publik telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
“Amanat ini tentu harus dilaksanakan oleh seluruh instansi publik, tidak terkecuali BSKDN yang mengemban tugas dan fungsi penyusunan serta perumusan strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri,” ujar Noudy pada acara yang digelar di Orchardz Hotel Jayakarta pada Selasa (10/2).
Menurutnya, keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar penting dalam demokrasi.
Di tengah pesatnya perkembangan media sosial, ruang digital kini menjadi kanal utama masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, serta pandangan terhadap kebijakan dan pelayanan publik.
Berdasarkan laporan We Are Social 2025, Indonesia tercatat memiliki sekitar 143 juta identitas pengguna media sosial aktif atau setara 50,2 persen dari total populasi, serta 356 juta koneksi seluler aktif.
