jpnn.com - Program makan bergizi gratis yang diinisiasi pemerintahan Prabowo Subianto tidak dapat dipahami sekadar sebagai kebijakan sosial.
Ia merupakan representasi dari visi besar pembangunan bangsa yang bertumpu pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Dalam konteks Indonesia yang masih menghadapi tantangan kemiskinan struktural dan ketimpangan akses gizi, kebijakan ini menjadi intervensi strategis yang menyasar akar persoalan.
Dalam perspektif Human Capital Theory, investasi pada manusia termasuk kesehatan dan nutrisi yang merupakan determinan utama produktivitas dan pertumbuhan ekonomi (Becker, 1964).
Dengan demikian, pemenuhan gizi bukan sekadar urusan kesejahteraan, tetapi bagian dari strategi pembangunan nasional jangka panjang.
Melalui Badan Gizi Nasional, pemerintah mulai mengimplementasikan program ini secara sistematis sejak 2025 dengan menyasar kelompok rentan seperti pelajar, balita, dan ibu hamil.
Pendekatan ini sejalan dengan praktik global yang menempatkan intervensi gizi sebagai fondasi pembangunan manusia sejak usia dini.
Namun demikian, jika dilihat dalam perspektif komparatif, posisi Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara Asia lainnya.
