jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Edy Wuryanto, mengkritisi perbedaan nasib yang mencolok antara pegawai SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) dan guru honorer. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Gizi Nasional.
Edy menyatakan bahwa status yang didapatkan pegawai SPPG seharusnya menjadi titik ideal dan contoh yang baik bagi ketenagakerjaan di Indonesia.
"Soal P3K yang akhir-akhir ini banyak dikomentari itu, ya memang bagus. Karena di dalam ketenagakerjaan kita yang menjadi concern juga Komisi 9 bahwa setiap pemberi kerja itu wajib mengikuti norma perintah, upah, dan status," ujarnya.
Menurutnya, ketiga hal tersebut wajib dipenuhi pemberi kerja, sehingga menjadi standar tinggi. "Jadi, ini contoh yang baik bagi negara. Kalau ingin mengambil karyawan statusnya harus jelas," lanjut Edy.
Namun, ia menekankan bahwa status pegawai SPPG justru menjadi tidak adil ketika dibandingkan dengan nasib guru dan tenaga kesehatan (nakes) honorer. "Nah yang tidak adil, itu kan para nakes dan para guru protes, terutama yang sudah mengabdi lama. Jadi, Saya berharap ini menjadi efek domino bagi presiden untuk menyelesaikan P3K yang ada, terutama di tenaga guru dan kesehatan," tuturnya.
Edy Wuryanto menghimbau agar persoalan ini segera dibahas dengan Presiden Prabowo Subianto untuk mencegah protes yang berlarut-larut.
"Ini jika tidak diurus, nanti protesnya akan berlanjut-lanjut. Sopir yang mengantar gajinya lebih tinggi dari guru yang mendidik anak-anak. Mereka kuliahnya berdarah-darah kok tiba-tiba sama negara yang memberi kerja kok perlakuannya berbeda," pungkas anggota DPR tersebut. (tan/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
