jpnn.com - Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menelusuri dugaan korupsi terkait katering dalam penyelenggaraan ibadah haji beberapa tahun terakhir.
"Ini yang katering mungkin tidak hanya 2025. Kami juga akan mengecek ke 2024, 2023, dan ke belakang, seperti itu," kata Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (25/8).
Penelusuran tersebut saat ini masih dilakukan di tingkat Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM) KPK, atau belum di Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK.
Walakin, bila kasus tersebut naik ke tahap penyelidikan maka KPK akan lebih fokus untuk menelusuri adanya dugaan tindak pidana korupsi terkait katering selama penyelenggaraan ibadah haji.
Asep mengatakan KPK juga akan menelusuri informasi terkait hal tersebut dalam penyidikan perkara dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024.
"Kami berharap, kami bisa menemukan juga informasi maupun keterangan, serta dokumen-dokumen terkait masalah katering, kemudian pemondokan, dan yang lainnya pada saat kami menangani perkara kuota haji ini," tuturnya.
Sebelumnya, KPK sempat menerima laporan dugaan korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 yang dilaporkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW).
Menurut ICW, terjadi dugaan korupsi terkait katering haji dalam penyelenggaraan ibadah ibadah tersebut, yakni dengan tiga persoalan.
.jpeg)
