jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengeklaim pembatasan fitur siaran langsung atau live di TikTok bukan atas instruksi pemerintah.
"Kebijakan itu bukan atas instruksi dari pemerintah, tetapi secara sukarela dilakukan oleh TikTok," kata Nezar menjawab pertanyaan awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/9).
Sebab, kata mantan pemimpin redaksi Jakarta Post itu, TikTok menemukan beberapa konten negatif saat demonstrasi berujung ricuh.
Dari situ, kata Nezar, TikTok memutuskan membatasi fitur live selama demonstrasi berujung ricuh pada akhir Agustus 2025.
"Itu penuh dengan konten-konten negatif, dan itu berlawanan dengan community guidelines yang dimiliki oleh TikTok. Demikian yang mereka umumkan kepada publik," ujarnya.
Pemerintah, kata Nezar, tidak mempermasalahkan kebijakan Tiktok membatasi siaran live.
Toh, ujar dia, TikTok juga secara terbuka mengumumkan alasan membatasi live selama demonstrasi berujung ricuh pada akhir Agustus 2025.
"Saya kira juga ini berlangsung secara transparan, ya, oleh TikTok, dengan mengumumkan mengapa mereka menutup live report itu," ujarnya.
