jpnn.com, JAKARTA - Wakil Kepala Staf Kepresidenan, M. Qodari, mengapresiasi inovasi dan terobosan sejumlah kepala daerah dalam mengelola pembangunan di wilayahnya.
Menurut Qodari, langkah-langkah inovatif dari Sragen dan Lahat dapat menjadi contoh positif bagi daerah lain di Indonesia.
Qodari menyoroti kebijakan Bupati Sragen, Sigit Pamungkas, yang pada April 2025 membebaskan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi kelompok masyarakat miskin, guru, veteran, dan penyandang disabilitas.
?“Daripada menaikkan PBB hingga ratusan atau bahkan ribuan persen, Pak Sigit justru memilih membebaskan PBB untuk kelompok rentan. Ini langkah progresif yang patut diapresiasi,” ujar Qodari di Jakarta, Senin (18/8).
Qodari menegaskan kebutuhan pembangunan seharusnya tidak dijadikan alasan utama untuk menaikkan pajak.
Berkaca dari Sragen, ia mencontohkan tiga langkah utama yang dapat ditempuh tanpa harus membebani rakyat.
Pertama, pemerintah daerah harus mampu memprioritaskan program yang benar-benar berdampak (impactful).
“Ada strategi-strategi untuk menghadapi, untuk melakukan pembangunan. Misalnya, seperti yang disampaikan oleh Bupati Sragen, Mas Sigit itu memilih dan memilah serta memprioritaskan program yang impactful,” ucapnya.
