jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyebut keberhasilan pengembangan QRIS dan BI-FAST sejak 2019 sebagai tonggak kedaulatan digital Indonesia.
Sistem pembayaran Indonesia dinilai makin mandiri dan tidak lagi tergantung pada sistem asing seperti Visa dan MasterCard.
Pernyataan ini disambut positif oleh InstaQRIS, platform pengelola dan pendaftaran QRIS untuk pelaku usaha, yang sejak awal berkomitmen mendukung kemandirian pembayaran digital nasional.
“Kami melihat ini bukan hanya pencapaian sistemik, tapi panggilan strategis untuk mempercepat digitalisasi pembayaran hingga ke warung dan usaha mikro di seluruh pelosok Indonesia,” ujar CEO Instaqris Suroto.
Suroto menyebuy sejak diluncurkan InstaQRIS memfokuskan diri membantu merchant kecil, seperti warteg, toko kelontong, laundry, dan penjual keliling untuk bisa mengaktifkan QRIS tanpa ribet.
"Dengan proses registrasi kurang dari 3 menit dan aktivasi dalam 1 jam, para pedagang kini bisa menerima semua pembayaran dari e-wallet dan bank, bahkan dari luar negeri," ungkap Suroto.
Dia menyebut infrastruktur pembayaran nasional yang makin kuat dinilai InstaQRIS sebagai peluang untuk menjangkau lebih banyak pelaku usaha yang sebelumnya enggan digital karena trauma atau keterbatasan akses.
“Banyak pemilik usaha yang dulu takut QRIS karena pencairan lama atau tidak tahu cara daftarnya. Sekarang, dengan fondasi sistem pembayaran lokal yang aman dan efisien, InstaQRIS hadir untuk menjembatani mereka kembali ke ekosistem digital,” lanjutnya.
