bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB turut berpartisipasi dalam kegiatan Diskusi Strategi Kebijakan Tahun 2025 dengan tema “Analisis dan Evaluasi Dampak Permenkumham Nomor 20 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Tertentu pada Pelayanan Paten dan Hak Cipta”.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kanwil Kemenkum Bali tersebut berlangsung pada Senin (27/10) secara hybrid.
Kehadiran Kanwil Kemenkum NTB dalam forum ini mencerminkan komitmen daerah dalam memperkuat sinergi kebijakan di bidang Kekayaan Intelektual (KI).
Khususnya dalam mendorong optimalisasi penerapan tarif tertentu bagi paten dan hak cipta yang berpihak pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), lembaga pendidikan, serta lembaga litbang.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum NTB turut menghimpun berbagai masukan strategis untuk peningkatan layanan dan literasi KI di wilayah.
Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum Kementerian Hukum, Andry Indrady, menegaskan bahwa kekayaan intelektual kini menjadi sektor strategis yang berpotensi besar mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
“Inovasi tidak boleh berhenti di ruang akademik.
Negara perlu hadir memastikan hasil riset dan invensi dapat dihilirisasikan agar berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Andry Indrady.
