jpnn.com - JAKARTA – Anak-anak di kawasan transmigrasi dan perbatasan Kalimantan Utara segera memiliki akses pendidikan yang lebih baik.
Kementerian Transmigrasi memberikan izin prinsip penggunaan lahan Hak Pengelolaan (HPL) transmigrasi seluas 7,8 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Ardi Mulyo, Kalimantan Utara (Kaltara).
Keputusan tersebut disampaikan Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara saat menerima audiensi Gubernur Kalimantan Utara, Zainal A. Paliwang, di Kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta, Senin (20/7).
Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara saat menerima audiensi Gubernur Kaltara Zainal A. Paliwang, di Kantor Kementrans, Jakarta, Senin (20/7). Foto: Humas Kementrans
Menteri Iftitah menegaskan, pembangunan Sekolah Rakyat bukan sekadar menghadirkan fasilitas pendidikan, melainkan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mendorong tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru di kawasan transmigrasi.
“Pada prinsipnya, kami pasti akan mendukung apa yang menjadi hajat pemerintah, apalagi jika HPL transmigrasi digunakan untuk pusat kegiatan ekonomi. Sekolah juga merupakan bagian dari pusat kegiatan ekonomi,” ujar Menteri Iftitah.
Menurutnya, kehadiran sekolah akan memunculkan berbagai aktivitas ekonomi baru, mulai dari tumbuhnya usaha masyarakat, meningkatnya kebutuhan jasa dan perdagangan, hingga terbukanya lapangan kerja yang pada akhirnya mendorong kesejahteraan masyarakat setempat.
