bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB memperkuat kapasitas SDM dalam analisis kebijakan berbasis data dengan mengikutsertakan Tim Pokja BSK dan Analis Kebijakan dalam agenda Policy Talks, Kamis (7/5).
Kegiatan bertajuk "Analisis Kebijakan Publik dan Tata Kelola Rekomendasi" ini difokuskan pada penyusunan policy brief sebagai instrumen pendukung pengambilan keputusan yang akurat dan berbasis data.
Kegiatan tersebut menjadi sarana penguatan kompetensi bagi analis kebijakan dalam menyusun policy brief yang berkualitas, akuntabel, dan berbasis bukti (evidence based policy).
Dalam kegiatan tersebut disampaikan bahwa tata kelola rekomendasi kebijakan yang baik menjadi fondasi penting dalam mendukung pengambilan keputusan yang cepat, tepat, dan sesuai kebutuhan organisasi.
Analis kebijakan juga memiliki peran strategis dalam mengolah data dan informasi menjadi rekomendasi yang dapat digunakan pimpinan dalam menetapkan kebijakan.
Direktur Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara Widhi Novianto dalam paparannya menegaskan bahwa kebijakan publik harus disusun berdasarkan data, fakta, hasil penelitian, statistik, dan evaluasi program.
Tujuannya agar kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran dan akuntabel.
“Kebijakan yang baik adalah yang berbasis bukti (evidence based policy), sehingga proses pengambilan keputusan tidak hanya didasarkan pada intuisi, tetapi memiliki landasan data dan analisis yang kuat,” ujar Widhi Novianto.
