bali.jpnn.com, DENPASAR - Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah memastikan kesesuaian lima Rancangan Peraturan Walikota (Raperwali) Kota Denpasar melalui kegiatan rapat harmonisasi yang digelar di Ruang Rapat Kantor Wali Kota Denpasar, Senin (2/2).
Kegiatan harmonisasi tersebut dilaksanakan bersama Pemkot Denpasar dan dihadiri Sekretaris Daerah Kota Denpasar I Gusti Ngurah Eddy Mulya.
Kakanwil Eem Nurmanah didampingi Kadiv PPPH Mustiqo Vitra Ardhiansyah, serta Tim Pokja 3 Kanwil Kementerian Hukum Bali yang diketuai oleh I Kadek Setiawan, didampingi I Dewa Gde Agung Peradnyana JF Ahli Madya Perancang Peraturan Perundang-undangan.
Kakanwil Eem Nurmanah menegaskan pentingnya harmonisasi dalam memastikan kualitas regulasi daerah.
“Harmonisasi dilakukan untuk memastikan setiap rancangan peraturan telah sesuai dengan asas serta teknik pembentukan peraturan perundang-undangan,” ujar Kakanwil Eem Nurmanah.
Lima Raperwali yang diharmonisasikan meliputi Raperwali tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah; Perubahan Peraturan Pelaksanaan Pajak dan Retribusi Daerah serta Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
Kemudian Raperwali Perubahan Ketentuan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara serta Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.
Melalui proses analisis konsepsi, kelima rancangan peraturan tersebut telah disempurnakan baik dari sisi substansi pengaturan maupun teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
