jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) berkomitmen terus mencari solusi untuk pengembangan industri kreatif dan UMKM di Indonesia. Salah satunya melalui program 'Berdaya Berusaha'.
Adapun untuk mematangkan program ini, Kemenko PM mengajak puluhan CEO, akademisi, komunitas, dan perwakilan pemerintah daerah dalam uji publik program 'Berdaya Bersusaha' di Bandung Creative Hub, Senin (25/8/2025).
Uji Publik ini secara spesifik bertujuan untuk menghimpun masukan, kritik, dan saran dari para praktisi di lapangan untuk menyempurnakan arah kebijakan program.
Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Perlindungan Pekerja Migran Kemenko PM, Leontinus Alpha Edison, mengatakan model kolaboratif ini adalah standar baru cara kerja pemerintah.
“Hari ini adalah bukti komitmen kami untuk mengubah total cara kerja pemerintah. Partisipasi publik harus bermakna (meaningful participation), dimulai sejak hari pertama perancangan, bukan sekadar formalitas saat dokumen sudah final. Ini adalah esensi dari Pemerintahan yang Kolaboratif (Collaborative Governance) yang menjadi prinsip pimpinan kami, Presiden Prabowo dan Menko Muhaimin Iskandar,” kata Leontinus dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com.
Leo menuturkan, diskusi dalam Uji Publik ini dibagi ke dalam beberapa sesi berdasarkan sub-sektor ekonomi kreatif, seperti kuliner, fesyen, kriya dan game.
“DNA yang saya bawa dari sektor swasta adalah obsesi untuk mendengar suara konsumen. Di pemerintahan, ‘konsumen’ kita adalah publik,” tambah Leontinus.
Seluruh masukan yang diterima dalam Uji Publik ini akan dikaji secara mendalam untuk memperkaya substansi dan model implementasi Program “Berdaya Berusaha”, memastikan kebijakan yang dihasilkan benar-benar relevan dan menjawab kebutuhan nyata di lapangan.
