jpnn.com, JAKARTA - Di tengah bergulirnya persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook, ruang digital kini disinyalir kuat menjadi arena baru bagi pihak terdakwa untuk mengaburkan substansi perkara.
Fenomena munculnya narasi-narasi pembelaan di media sosial dinilai sebagai langkah sistematis untuk membentuk opini publik demi mengalihkan fokus dari pembuktian materiil yang sedang diperjuangkan oleh tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan.
Pengamat Komunikasi Digital dari Universitas Nasional, Nursatyo, mengungkapkan bahwa pengkondisian opini dengan diksi seperti "kriminalisasi kebijakan inovatif" bukanlah reaksi spontan masyarakat.
Sebaliknya, hal itu merupakan indikasi kuat adanya mekanisme pembentukan persepsi yang digerakkan melalui ekosistem digital.
"Ketika muncul framing seperti itu, sesungguhnya yang sedang bekerja bukan hanya opini spontan, tetapi ada orkestrasi melalui media sosial, influencer politik, media daring, hingga ekosistem buzzer," ujar Nursatyo dalam keterangannya.
Menurut Nursatyo, apa yang terjadi dalam pusaran kasus Chromebook ini merupakan bentuk nyata dari trial by press digital.
Upaya ini sengaja mengarahkan opini publik untuk menarik kesimpulan moral dan politik tertentu, bahkan sebelum majelis hakim menjatuhkan vonis resmi.
Dampaknya, ruang deliberasi hukum yang semestinya steril dan murni berbasis pada alat bukti pembuktian Kejaksaan, coba dikeruhkan dengan logika popularitas, sentimen emosional, dan perang framing.
