jpnn.com, TOKYO - Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba, Selasa (8/7), berjanji untuk mendirikan pusat komando baru di Sekretariat Kabinet awal pekan depan guna mengatasi tantangan yang berkaitan dengan warga negara asing (WNA) di Jepang, kata juru bicara pemerintah.
Isu tersebut telah menjadi salah satu topik utama selama kampanye resmi untuk pemilihan anggota majelis tinggi parlemen Jepang pada 20 Juli, dengan beberapa partai kecil berpendapat bahwa peraturan tentang orang asing yang tinggal di Jepang harus diperketat untuk "melindungi hak-hak orang Jepang."
"Mewujudkan masyarakat yang tertib yang mencakup penduduk asing adalah salah satu masalah kebijakan terpenting yang harus ditangani pemerintah," kata Kepala Sekretaris Kabinet Yoshimasa Hayashi dalam konferensi pers rutin, menjelaskan rencana Ishiba.
Langkah tersebut tampaknya ditujukan untuk mendapat dukungan publik atas tanggapan pemerintah terhadap kontroversi yang berkaitan dengan penduduk asing, termasuk tuduhan penyalahgunaan sistem kesejahteraan nasional, menjelang pemilihan majelis tinggi yang penting.
Jumlah warga negara asing yang tinggal di Jepang mencapai rekor 3,76 juta pada akhir 2024.
Orang asing yang terdaftar sebagai penduduk dan tinggal di Jepang selama lebih dari tiga bulan umumnya diharuskan untuk mendaftar dalam program Asuransi Kesehatan Nasional -- sebuah sistem untuk wiraswasta dan pengangguran -- jika mereka tidak tercakup oleh bentuk asuransi kesehatan publik lainnya.
Sebuah survei oleh Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan menemukan bahwa tingkat pembayaran premi di antara penduduk asing di 150 kotamadya adalah 63 persen rata-rata pada akhir 2024, dibandingkan dengan tingkat keseluruhan sebesar 93 persen termasuk warga negara Jepang.
Warga negara asing merupakan 4 persen dari 23,78 juta orang yang tercakup oleh asuransi pada tahun fiskal 2023.
