jpnn.com - JAKARTA -Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS Jazuli Juwaini menilai upaya pemerintah menaikkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di sektor pertanahan tak boleh dibebankan kepada rakyat kecil.
“Jangan sampai semangat menaikkan PNBP ini mencekik rakyat kecil. Yang harus jadi objek itu para pemegang izin-izin besar, para pengusaha besar,” kata dia dalam keterangannya dikutip Senin (17/11).
Jazuli menyampaikan itu dalam Rapat Panja bersama Eselon I Kementerian ATR/BPN di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Lebih lanjut Jazuli mengapresiasi semangat kementerian untuk meningkatkan PNBP. Namun, legislator Dapil II Banten itu mengingatkan agar langkah tersebut tidak salah sasaran.
Dia menyoroti fakta bahwa sebagian besar penguasaan tanah di Indonesia masih didominasi oleh kelompok usaha besar. “Delapan puluh persen tanah ini, kan, dikuasai oleh para pengusaha besar. Itulah yang harus jadi sasaran peningkatan,” lanjutnya.
Selain itu, dia menekankan bahwa peningkatan PNBP harus diiringi perbaikan layanan pertanahan. Menurut dia, masih banyak keluhan masyarakat terkait lamanya proses pengurusan dokumen pertanahan.
“Ada yang mengurus satu tahun, ada yang delapan bulan. Kalau makin lama kita mengurus, makin lama juga uang masuk. Kalau makin cepat, makin cepat pula pemasukan negara,” katanya.
Dia menilai percepatan layanan adalah prasyarat mutlak agar kebijakan PNBP berjalan efektif dan tidak merugikan publik.
