jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Migas Nasional (ASPERMIGAS), Moshe Rizal, menilai Indonesia membutuhkan kepastian hukum untuk kontrak jangka panjang dan upaya serius melakukan eksplorasi oleh pemerintah.
Menurutnya landasan kebijakan yang kuat merupakan daya tarik investasi di Indonesia. Tanpa itu, Indonesia akan tetap tertinggal dari negara lain, terutama bagi investor besar yang mengincar proyek jangka panjang dan berisiko tinggi.
Upaya paling mendesak untuk menarik investor adalah pengesahan segera RUU Migas.
Beleid ini disebutnya sudah lama terkatung-katung tanpa kejelasan.
"Urgensinya sudah sejak lima tahun lalu, tapi belum juga keluar. Ini penting sekali dan harus keluar secepatnya," tegas Moshe.
Aturan Migas yang baru dinilai sangat penting dan harus segera dikeluarkan karena beleid yang lama sudah penuh cacat dan tidak lagi mampu memberikan landasan kepastian hukum yang dibutuhkan oleh pasar global. Meskipun diakuinya dampak investasi secara keseluruhan juga dipengaruhi oleh faktor geopolitik, kepastian hukum tetap paling utama.
Dalam upaya menarik investor untuk lapangan marginal dan frontier, Moshe menekankan perlunya insentif tambahan. Ia secara khusus mengkritisi skema Kerja Sama Operasi (KSO) yang kini banyak diaplikasikan.
"KSO itu investor dianggap kayak kontraktor aja," kata dia.
