jpnn.com - JAKARTA - Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen DPR RI Habib Aboe Bakar Al Habsyi mengatakan bahwa BKSAP berkomitmen untuk terus memperkut dukungan terhadap perlindungan serta pemenuhan hak asasi manusia pada konteks nasional maupun melalui forum diplomasi parlemen tingkat internasional. Dia menyatakan penguatan perlindungan HAM membutuhkan kerja bersama antara parlemen, pemerintah, akademisi, masyarakat sipil, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
“Oleh karena itu, BKSAP siap memberikan dukungan terhadap upaya perlindungan HAM, termasuk dengan memperkuat diplomasi parlemen dan memastikan perkembangan serta komitmen HAM internasional dapat menjadi bagian dari penguatan kerja kelembagaan DPR RI,” kata dia dalam keterangan resminya, Rabu (16/9).
Habib Aboe Bakar menyampaikan itu dalam forum “The Roles of Parliament in Ensuring the Government to Respect, Protect and Fulfill Their Human Rights Commitments” di Universitas Jember. Forum itu dihadiri para pemerhati HAM dari HURIP dan CHRM2, serta sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Jember.
“Pada isu perlindungan HAM, BKSAP memiliki posisi yang strategis. Sesuai fungsi diplomasi parlemen dalam kerangka UU MD3, BKSAP memiliki peran untuk menghubungkan komitmen dan perkembangan internasional dengan kepentingan nasional DPR RI,” tuturnya.
Habib Aboe menjelaskan bahwa diplomasi parlemen menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan berbagai perkembangan dan komitmen HAM di tingkat internasional dapat dipahami serta diterjemahkan ke dalam konteks ketatanegaraan serta kepentingan nasional Indonesia. “Di forum Inter-Parliamentary Union atau IPU, isu HAM menjadi salah satu agenda penting,” tuturnya.
Oleh karena itu, Habib Aboe mengatakan bahwa setidaknya ada dua mekanisme yang perlu dibedakan. Pertama, Standing Committee on Democracy and Human Rights yang memiliki perhatian pada isu demokrasi serta perlindungan HAM warga negara.
“Kedua, Committee on the Human Rights of Parliamentarians, yang berfokus pada perlindungan anggota parlemen yang mengalami tekanan atau pelanggaran HAM akibat menjalankan mandat dan tugasnya sebagai anggota parlemen,” ujar Habib Aboe.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu menambahkan bahwa pengalaman dan perkembangan yang berlangsung dalam forum-forum internasional ,seperti IPU, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta lainnya dapat menjadi sumber pengetahuan penting bagi DPR RI.
