jpnn.com - DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali siap melaksanakan kebijakan pemerintah pusat untuk mengisi masalah kekurangan jumlah guru, baik lewat skema PPPK maupun CPNS.
Sebelumnya, Komisi IV DPRD Bali menyoroti masalah kekurangan guru yang mencapai 990 orang.
Wakil rakyat juga mengulas pentingnya akurasi data kebutuhan dalam penyusunan anggaran pendidikan untuk Rancangan APBD 2027 maupun APBD Perubahan 2026.
"Terkait dengan kekurangan guru, kami secara tegas menyampaikan sebenarnya berapa kekurangan guru di Provinsi Bali, yang disampaikan adalah terkait usulan 990 orang, sehingga kesimpulan sementara kita memang kekurangan guru sebanyak itu," kata Ketua Komisi IV DPRD Bali I Nyoman Suwirta seusai rapat bersama Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Bali di Denpasar, Selasa (8/9).
Suwirta menjelaskan penanganan masalah pendidikan mulai dari persoalan sumber daya manusianya, kebutuhan dan kualitas guru dan kepala sekolah turut mempengaruhi kredibilitas satuan pendidikan.
Ini tercermin dari masih banyaknya sekolah yang kurang diminati orang tua atau calon peserta didik, akhirnya terbentuklah narasi-narasi sekolah favorit.
Selain persoalan tenaga pendidik, DPRD Bali juga membahas pemenuhan sarana prasarana hingga penanganan angka putus sekolah, dimana semuanya berkaitan dengan penganggaran.
Di tengah pembahasan RAPBD Bali 2027, anggaran pendidikan sendiri diusulkan sebesar Rp1,3 triliun yang sebagian besar tersedot untuk belanja pegawai.
.jpeg)
