jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Puluhan orang yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Indramayu (GRI) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat, Senin (17/10/2025).
Mereka menuntut kejaksaan untuk segera mengungkap kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait tunjangan perumahan DPRD Indramayu tahun anggaran 2022.
Dalam kasus ini, massa aksi meminta penyidik segera menetapkan Bupati Indramayu Syaefudin yang pada waktu kasus ini terjadi menjabat sebagai Ketua DPRD Indramayu.
"Jangan takut kepada para pihak yang mengintimidasi dan para pihak yang coba untuk menunda-nunda kasus penetapan tersangka," ucap Ketua GRI M Solihin saat ditemui di lokasi aksi.
Menurutnya, berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terdapat sejumlah pelanggaran yang ditemukan. Namun, ia tidak memerinci nominal dan lain sebagainya.
"Anggaran tahun 2022, tahun 2024 di mana di situ sudah jelas BPK ada pelanggaran asas peraturan dan perundang-undangan yang dipaksakan. Ada dugaan konspirasi di mana ketegakkan politik pada waktu itu DPRD untuk melakukan hak interpelasi mewakili rakyat kepada bupati," ujar Solihin.
Solihin menuturkan, masyarakat Indramayu sudah menantikan kejelasan kasus ini. Pasalnya, Kejati Jabar telah menyatakan akan menetapkan tersangka terkait kasus tersebut pada bulan Oktober 2025. Namun, hingga kini belum ada ketegasan dari pihak kejaksaan untuk penetapan tersangka.
"Kami mendengar, kami menyaksikan kejaksaan tinggi sudah bekerja keras, konsisten, namun ketika melihat katanya mau akhir Oktober ada penetapan tersangka, tapi sekarang sudah November. Oleh karena itu, Kajati jangan takut, kami GRI untuk mendukung, men-support siapapun yang di belakang mengintervensi untuk segera ditindak mereka," kata Solihin.
