jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq sebagai tersangka tunggal kasus dugaan korupsi.
Perkara korupsi yang diduga dilakukan Fadia ialah terkait pengadaan jasa outsourcing atau tenaga alih daya dan pengadaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan tahun anggaran 2023-2026
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan staf dari Fadia Arafiq selalu mendokumentasikan di grup aplikasi perpesanan instan, WhatsApp, apabila mengambil uang hasil dugaan tindak pidana korupsi.
“Setiap pengambilan uang untuk Bupati, stafnya selalu melaporkan, mendokumentasikan dan mengirimkan melalui grup WA,” ujar Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (4/3).
Selanjutnya, kata Asep, Fadia kemudian mengelola ataupun mendistribusikan uang tersebut kepada pihak-pihak terkait.
“Jadi, mengelola uang yang masuk berapa maupun penagihan kalau ada dinas yang belum membayar,” katanya.
Kalau ada dinas atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang belum membayar pengadaan jasa, kata Asep, Fadia Arafiq langsung memberikan perintah untuk segera bayar.
Sementara itu, dia mengatakan salah satu grup WA yang menjadi tempat mengirim dokumentasi tersebut bernama “Belanja RSUD”.
