jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah perlu mengambil langkah konkret dan cermat demi mengembalikan kepercayaan masyarakat, pasar dan investor global.
Hal itu diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira Adhinegara menanggapi situasi pasca unjuk rasa ricuh di Indonesia beberapa waktu belakangan.
Bhima menilai pemerintah perlu membentuk tim independen untuk memenuhi aspirasi dan tuntutan masyarakat, karena sangat berkaitan dengan masalah perekonomian.
“Pertama, soal reformasi pajak yang dirasa tidak adil karena besarnya beban yang dirasakan kelompok menengah ke bawah. PPN harusnya sudah diturunkan dari 11 persen jadi 8 persen agar daya beli tidak semakin merosot. Segera dorong pembahasan Pajak Kekayaan atau wealth tax kalau perlu menggunakan Perpu,” kata Bhima.
Lebih jauh, Bhima juga menyarankan untuk menutup kebocoran pajak industri ekstraktif, alih-alih mengejar warung eceran.
“Investor akan membaca bahwa kenaikan target pajak 13 persen tahun 2026 tanpa perluasan basis pajak sama saja melemahkan pendapatan pelaku usaha dan konsumen dalam negeri,” ujarnya.
Selanjutnya, Bhima menyarankan pemerintah membentuk komite remunerasi gaji dan tunjangan pejabat tinggi yang independen.
“Ketiga, reshuffle kabinet khususnya tim ekonomi yang tidak punya senses of crisis,” kata Bhima.
