jpnn.com, JAKARTA - Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menilai penandatangan kerja sama antara Bank Indonesia dan People's Bank of China (PBoC) sebagai cara membangun kedaulatan keuangan negara.
Nota kesepaham kedua bank sentral dinilai penting dan strategis bagi pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.
"Ini bukan hanya langkah teknokratis. Ini adalah cara baru memikirkan kedaulatan keuangan, membantu rebalancing ekonomi dua negara besar (Amerika Serikat dan China), yang mana kemudian memberi ruang lebih besar untuk kemaslahatan rakyat Indonesia," kata Fakhrul dikutip, Rabu (26/5).
Fakhrul menjelaskan PBoC bukan bank sentral biasa. Mereka mengelola lebih dari USD 3 triliun cadangan devisa, mengarahkan jalur internasionalisasi Yuan (Renmnbi/RMB), menentukan arah pembiayaan global dalam konteks Belt and Road Initiative, dan mendorong sistem keuangan alternatif melalui Cross-Border Interbank Payment System (CIPS).
Menurut Fakhrul, MoU BI dan PBoC merupakan cara Prabowo yang ingin mengamankan pembiayaan jangka panjang, memperkuat ketahanan eksternal, serta mengurangi volalitas eksternal terhadap rupiah.
Ini akan bermuara pada pembangunan ekonomi yang tidak rentan terhadap gejolak sentimen pasar global.
Fakhrul menambahkan pertemuan Prabowo dan Perdana Menteri (PM) China Li Qiang pun menyiratkan posisi baru Indonesia dalam lanskap keuangan global.
Indonesia telah menandai arah strategis baru, yaitu jadi jalur tengah dalam situasi keuangan dunia yang makin bipolar.
