jpnn.com, JAKARTA - Komisi VI DPR RI mendukung langkah KPK menyelidiki dugaan penggelembungan anggaran (mark-up) dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Whoosh.
Anggota Komisi VI, Nasim Khan, mengatakan bahwa setiap Proyek Strategis Nasional (PSN) harus dijalankan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi, mengingat besarnya dana publik yang digunakan.
"Kami tentu menghormati langkah KPK yang mulai melakukan penyelidikan terhadap dugaan adanya mark-up anggaran dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung," ujar Nasim Khan dalam keterangannya, Selasa (28/10).
Nasim menekankan Komisi VI mendukung penegakan hukum yang profesional dan berbasis data, tanpa intervensi politik.
Menurutnya, dana publik baik yang bersumber dari APBN maupun Penyertaan Modal Negara (PMN) harus dikelola dengan sangat cermat.
"Kita semua ingin memastikan bahwa proyek sebesar ini benar-benar memberi manfaat maksimal bagi masyarakat dan tidak menjadi beban fiskal yang berlebihan," lanjutnya.
Dia juga menyatakan bahwa Komisi VI akan terus memantau perkembangan penyelidikan ini, terutama jika ada temuan yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang merupakan mitra kerja mereka.
"Prinsipnya jelas tidak boleh ada ruang untuk penyalahgunaan anggaran di proyek strategis nasional mana pun," pungkas Nasim. (mcr8/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
