jpnn.com, BOGOR - Komisi I DPRD Kota Bogor mengusulkan digitalisasi layanan perizinan sebagai solusi utama, untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas.
Langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses perizinan sekaligus memperketat pengawasan terhadap pelanggaran Perda.
Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, Hj. Hakanna, menekankan pentingnya sistem yang lebih modern agar investasi di Kota Bogor tetap berjalan sesuai aturan.
Menurut Hakanna, digitalisasi bisa menjadi solusi agar semuanya lebih transparan dan mudah diawasi.
"Kami ingin memastikan bahwa proses perizinan tidak menghambat investasi, tetapi juga tetap sesuai dengan regulasi yang berlaku," ujar Hakanna, dalam keterangannya, Sabtu (15/2).
Dia mengungkapkan bahwa banyak kasus pelanggaran perizinan terjadi akibat sistem yang belum terintegrasi dengan baik.
"Masih ada celah bagi pelaku usaha yang tidak mengikuti aturan dengan benar. Dengan sistem digital, data bisa langsung terhubung dengan instansi terkait sehingga lebih mudah dikontrol," ucapnya.
Wakil Wali Kota Bogor, yang turut hadir dalam pertemuan dengan Komisi I DPRD, menyambut baik usulan tersebut.