kalsel.jpnn.com, BANJARBARU - Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan memperketat pengelolaan dan pengawasan kawasan hutan menyusul temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terkait aktivitas pertambangan ilegal di wilayah hutan guna menjaga fungsi lindung dan keberlanjutan ekosistem hutan.
Kepala Dishut Kalsel Fathimatuzzahra mengatakan langkah itu diambil melalui rapat koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI yang digelar di Aula Rimbawan I Dishut Kalsel di Banjarbaru, Senin.
Fathimatuzzahra mengatakan tindak lanjut temuan BPK itu melibatkan Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Kalimantan, Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah V, dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).
“Kami memperkuat sinergisitas lintas instansi untuk penertiban dan perlindungan kawasan hutan,” ucapnya.
Dia 2menyebutkan sejumlah temuan BPK RI di lapangan yang menjadi fokus pembahasan, antara lain aktivitas pertambangan di kawasan hutan tanpa Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH), kegiatan penambangan terbuka di kawasan hutan lindung, serta aktivitas pertambangan di kawasan hutan konservasi.
Dalam pembahasan, kata dia, pihaknya fokus pada langkah penanganan yang terukur dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk peningkatan pengawasan, penertiban pemanfaatan kawasan hutan, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran.
Dia menegaskan dalam menindaklanjuti temuan BPK, sangat diperlukan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan guna menjaga kelestarian kawasan hutan.
“Kita sepakat memperketat pengelolaan dan menjaga kawasan hutan, serta meminta komitmen bersama seluruh pihak terkait agar penanganan temuan ini berjalan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Fathimatuzzahra.
