jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sistem pengaduan layanan publik E-Lapor DIY mencatat aktivitas tinggi sepanjang 2025. Tercatat ada 923 aduan masuk dari masyarakat yang menyoroti berbagai aspek pelayanan pemerintah di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Kepala Dinas Kominfo DIY Hari Edi Tri Wahyu Nugroho mengungkapkan bahwa meskipun volume aduan cukup besar, komitmen pemerintah dalam merespons laporan tersebut mencapai angka maksimal.
"Respons dari aduan masyarakat tersebut sudah ditindaklanjuti 100 persen. Tingkat ketepatan waktu kami juga naik drastis menjadi 97,29 persen, melonjak signifikan dibanding 2024 yang hanya 78,46 persen," ujar Hari dalam Rakor Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Kompleks Kepatihan, Selasa (3/2).
Berdasarkan data yang dirilis, terdapat lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang paling sering menjadi sasaran laporan warga.
Kelima dinas tersebut bersentuhan langsung dengan infrastruktur dan pelayanan dasar, yakni Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), Satpol PP, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans).
Menanggapi tingginya angka aduan pada beberapa OPD tersebut, Sekretaris DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti memberikan teguran keras agar para pejabat tidak bersikap reaktif atau antikritik. Menurutnya, aduan adalah instrumen penting untuk mengukur efektivitas kebijakan di lapangan.
"Tanpa respons publik, kami buta apakah layanan kami benar-benar sampai atau tidak. Justru kalau tidak ada aduan, kami harus bertanya-tanya, masyarakat merasakan keberadaan kami atau tidak," tegas Ni Made.
Ia juga mewanti-wanti agar OPD tidak melempar tanggung jawab kepada pemerintah tingkat kabupaten/kota saat menerima keluhan.
.jpeg)
