jpnn.com, JAKARTA - Seorang mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas 17 Agustus 1945 (UTA 45) Jakarta, Damar Setyaji Pamungkas, dijatuhi sanksi skorsing hingga akhir semester 2025/2026. Sanksi ini diberikan setelah ia berencana menggelar diskusi bertajuk "Soeharto Bukan Pahlawan: Tantang Fadli Zon, 1.000 Dosa Politik Soeharto" pada Senin (10/11).
Dalam surat keputusan Dekan Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan Ilmu Sosial, Bobby Reza, tertanggal 10 November 2025, Damar dinilai melanggar tata tertib kampus karena tidak mematuhi arahan untuk tidak mengadakan kegiatan di luar agenda akademik dan dinilai memobilisasi massa untuk kegiatan politik praktis. “Dekan FEBIS memberikan sanksi berupa skors sampai semester 2025/2026 berakhir,” tertulis dalam surat nomor 693/FEBIS.UTA45/SS/XI/2025.
Ketua Umum Liga Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi, Tegar Afriansyah, menyebut diskusi itu merupakan refleksi sejarah terkait pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto. “Sosok yang dalam catatan sejarah bertanggung jawab atas berbagai pelanggaran hak asasi manusia, praktik korupsi, dan pembungkaman politik,” kata Tegar dalam keterangan tertulis, Kamis (14/11).
Tegar menjelaskan bahwa Damar sebelumnya dipanggil oleh dekan dan diberi tahu bahwa diskusi tersebut tidak diperbolehkan. “Alasannya dianggap politik praktis dan bukan kegiatan akademik,” ujarnya. Ia juga mengatakan kampus menggagalkan diskusi dengan menggembok lokasi dan memasang spanduk berisi ancaman sanksi.
Menurut Tegar, Damar menolak tuduhan tersebut dan menilai bahwa kegiatan itu merupakan bagian dari kebebasan akademik. “Bagi Damar, membahas sejarah politik Soeharto adalah bentuk tanggung jawab moral dan intelektual mahasiswa, bukan tindakan politik praktis,” jelasnya. Ia menilai skorsing dijatuhkan tanpa mekanisme yang jelas.
Dekan FEBIS Bobby Reza membenarkan pemberian sanksi tersebut. “Kami sudah rapatkan dengan pimpinan. Ada kesepakatan adanya pelanggaran,” kata Bobby saat dihubungi Minggu (16/11). Ia menegaskan bahwa kampus tidak melarang mimbar akademik, tetapi kegiatan di luar akademik yang bersifat politik atau sosial harus mendapatkan izin. “Izin disampaikan tiga hari sebelum acara diadakan. Nanti ada pengkajian,” ujarnya.
Bobby mengatakan diskusi terkait gelar pahlawan untuk Soeharto itu dilakukan tanpa izin dan kampus baru mengetahuinya pada hari pelaksanaan. “Dalam aturan kami, bahkan aturan Kementerian Pendidikan Tinggi, disebutkan bahwa kampus tidak berpolitik praktis,” tegasnya. Dengan skorsing tersebut, Damar tidak diperbolehkan mengikuti kuliah, organisasi kemahasiswaan, dan kegiatan apa pun yang membawa nama UTA 45 Jakarta. (tan/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
