jpnn.com, JAKARTA - Pernyataan Hashim Djojohadikusumo yang menggunakan istilah 'kudeta' untuk menggambarkan adanya upaya penggulingan terhadap Presiden Prabowo Subianto menuai kritik tajam.
Diksi tersebut dinilai terlalu tendensius dan tidak proporsional dengan kondisi politik saat ini.
Peneliti Senior Citra Institute Efriza menilai penggunaan kata 'kudeta' membawa bobot ancaman yang sangat serius.
Secara historis, istilah ini identik dengan intervensi kekuatan militer atau pembelotan elite di internal pemerintahan.
"Penggunaan diksi kudeta oleh Hashim ini bahasa yang tendensius. Padahal, saat ini militer sangat kompak bersama Presiden Prabowo, bahkan elite-elite politik juga solid mendukung pemerintah," kata Efriza kepada JPNN.com, Jumat (10/4).
Efriza khawatir penggunaan istilah sensitif ini justru akan menjadi "gorengan" isu yang liar.
Menurutnya, pernyataan itu bisa menyerempet ke arah spekulasi mengenai hubungan Prabowo dengan "Geng Solo" atau lingkaran mantan Presiden Jokowi yang selama ini dianggap masih berpengaruh.
Selain itu, narasi kudeta ini bisa menyasar para elite yang merasa terganggu dengan kebijakan tegas Prabowo. Terutama soal efisiensi anggaran, penegakan hukum, dan kebijakan yang sangat berpihak pada rakyat kecil.
