jpnn.com, JAKARTA - Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) mendesak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk segera mengambil tindakan tegas dengan menonaktifkan salah satu kadernya, Deddy Sitorus.
Desakan ini muncul menyusul pernyataan kontroversial Deddy Sitorus yang mengatakan jangan bandingkan DPR dengan rakyat jelata. Pernyataan tersebut dinilai sangat melukai hati masyarakat.
"Ucapan tersebut bukan hanya mencerminkan arogansi seorang wakil rakyat, tetapi juga mempertegas jurang pemisah antara DPR dan rakyat yang mereka wakili. Ini adalah bentuk penghinaan terhadap rakyat," ujar Ketua KMHDI Jakarta Marselinus dalam keterangannya.
Marselinus menyoroti bahwa beberapa partai politik lain telah menunjukkan sikap tegas dengan menonaktifkan kader-kader mereka yang membuat pernyataan atau tindakan kontroversial.
Ia menyebut nama-nama seperti Ahmad Sahroni, Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio), Nafa Urbach, hingga Uya Kuya semuanya telah dinonaktifkan oleh partai masing-masing demi menjaga marwah partai dan merespons kemarahan publik.
“Langkah yang diambil oleh Ketum Partai NasDem dan PAN sudah tepat dan menunjukkan keberpihakan kepada rakyat. Kini tinggal PDIP yang belum mengambil tindakan terhadap Deddy Sitorus, padahal dampak dari ucapannya sangat meresahkan,” tegas Marselinus.
Sebagai partai besar yang mengaku mewakili wong cilik, lanjut dia, PDIP semestinya menjadi teladan dalam menjunjung etika politik dan moralitas publik.
"Pembiaran terhadap pernyataan semacam ini akan memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif maupun partai politik," pungkasnya. (dil/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
