jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap modus operandi dalam dugaan korupsi pengadaan fiktif di Divisi Engineering, Procurement, and Construction (EPC) PT Pembangunan Perumahan (Persero) yang melibatkan penyalahgunaan identitas pekerja harian lepas.
Ketujuh saksi yang diperiksa terdiri dari berbagai level jabatan. Mereka adalah Rio Putri Paramita, Rizky Meidiansyah, dan Antony Dwi Prasetyo sebagai pegawai PT PP. Turut diperiksa pejabat struktural yaitu Tri Sunjata (Manager Project Control), Mirza Mahendra (Manager Procurement Divisi EPC), Gangga Wahyu Nugroho (Project Manager Smelter Feronikel Kolala), dan Agung Prio Nugroho (staff SAM Proyek Cisem).
"Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (17/11)," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya.
Kasus yang menjerat dua orang tersangka ini diduga menyebabkan kerugian negara mencapai Rp80 miliar pada tahun anggaran 2022-2023. Pengungkapan modus penyalahgunaan identitas pekerja harian lepas ini merupakan perkembangan penting setelah KPK memeriksa empat manager proyek pada Kamis (15/10).
Budi menambahkan bahwa identitas pekerja lepas tersebut diduga digunakan untuk mencairkan uang dalam proyek-proyek fiktif. Penyidik masih mendalami keterkaitan antara para saksi yang diperiksa dengan skema pengadaan fiktif yang telah berjalan selama dua tahun anggaran tersebut.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, praktik tersebut merupakan bagian dari skema subkontraktor fiktif.
"Jadi ada subkon-subkon fiktif yang dikerjakan di lingkup PT PP ini, di antaranya menggunakan nama-nama pegawai harian lepas yang bekerja di PT PP, penyalahgunaan identitas," kata Budi dalam keterangannya.
KPK berkomitmen untuk terus mengungkap seluruh rangkaian tindak pidana korupsi di tubuh BUMN konstruksi ini dan tidak menutup kemungkinan akan menetapkan tersangka tambahan. (tan/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
