jpnn.com - SIAK - Bupati Siak Afni Zulkifli menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap kondisi fiskal pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Riau, yang merupakan daerah penghasil minyak dan gas (migas).
Termasuk Kabupaten Siak, yang kini hanya menerima Participating Interest (PI) sebesar 1 dolar AS atau sekitar Rp16 ribu per bulan dari Blok Rokan.
Menurutnya, jumlah itu jauh dari wajar mengingat Siak ikut menanggung dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan eksploitasi sumber daya alam.
“Lebih banyak penghasilan penjual seblak daripada daerah penghasil minyak,” ujar Afni, Senin (27/10).
Ia menjelaskan, hampir seluruh perizinan sumber daya alam (SDA) skala besar kini ditarik ke pemerintah pusat.
Padahal, daerah tetap harus menanggung risiko limbah dan konflik sosial di lapangan.
Ironisnya, kata Afni, transfer keuangan daerah (TKD) Siak tahun depan diperkirakan dipangkas lebih dari Rp300 miliar, terutama dari sektor pajak SDA.
"Kabupaten Siak tidak tahu salahnya apa, tetapi pemangkasan terbesar justru dari pajak SDA. Padahal luas HTI dan HGU di Siak masih yang terbesar, bahkan lebih luas dari areal peruntukan rakyat,” tegasnya.
