jpnn.com, JAKARTA - Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi MPR RI, Budi Muliawan menegaskan komitmen MPR RI untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui evaluasi dan penyempurnaan standar pelayanan secara terbuka.
Hal itu disampaikan Budi Muliawan dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) MPR RI bertajuk "Peningkatan Kepercayaan Publik Melalui Keterbukaan Informasi dan Penguatan Kelembagaan" yang bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bina Bangsa (UNIBA) di Tangerang, Banten, Kamis (23/7/2026).
Budi menjelaskan Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi MPR RI memiliki dua layanan utama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, yaitu layanan penerimaan kunjungan kelembagaan dan pelayanan data dan informasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
"Kami meyakini setiap masukan yang diberikan bertujuan untuk perbaikan sehingga pelayanan yang kami berikan ke depan semakin baik, tepat sasaran, transparan, dan bermanfaat bagi masyarakat," ujarnya.
Menurut Budi, standar pelayanan disusun untuk memastikan seluruh layanan publik berlangsung secara terukur, transparan, mudah diakses, akuntabel, dan memiliki kepastian prosedur.
Evaluasi terhadap standar pelayanan juga dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.
Budi memaparkan mekanisme layanan kunjungan kelembagaan ke MPR RI.
Permohonan kunjungan dapat diajukan secara daring melalui surat elektronik maupun laman kunjungan MPR dengan melampirkan identitas pemohon, jumlah peserta, tujuan kunjungan, waktu pelaksanaan, serta narahubung.
