jpnn.com, JAKARTA - Gaji PPPK paruh waktu tergantung kebijakan pemerintah daerah. Pemda yang peduli akan memberikan gaji layak bagi PPPK paruh waktunya.
Sekretaris Jenderal Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia (PWI)
Rini Antika mengatakan, regulasi pengangkatan PPPK Penuh Waktu dari Paruh Waktu sangat mendesak, karena masa kontraknya hanya sampai September 2026.
Dia mengungkapkan, meskipun sudah menerima SK PPPK Paruh Waktu, tetapi semuanya belum menerima gaji. Ironinya, gaji PPPK Paruh Waktu ada yang nol rupiah, Rp 160 ribu, Rp 250 ribu, Rp 350 ribu.
Gaji tersebut sangat rendah dibanding tanggung jawab yang diemban. Paruh waktu dipekerjakan layaknya PPPK Penuh Waktu dan PNS.
"Sistem penggajian PPPK Paruh Waktu sangat tidak manusiawi. Kalau digaji di bawah 500 ribu rupiah ditambah potongan BPJS kesehatan, ketenagakerjaan dan lainnya, bagaimana bisa menghidupi keluarga," seru Bu Rini kepada JPNN, Selasa (3/2/2026).
Dia menambahkan, bila pemerintah tidak menyiapkan regulasi pengalihan ke PPPK Penuh Waktu, nasib Paruh Waktu di ujung tanduk. Pemda akan beralasan dana minim sehingga harus memutus kontrak kerjanya.
"Kami meminta untuk Paruh Waktu, tahun ini bisa dialihkan ke PPPK Penuh Waktu, karena maraknya diskriminasi terhadap status kami dan kesejahteraan yang sangat jauh dari kata kayak, bahkan ada yang gaji 0 rupiah," ucapnya.
.jpeg)
