1 day ago
10
jpnn.com, JAKARTA - Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI mengkritisi Surat Edaran (SE) Gubernur Bali I Wayan Koster Nomor 9 Tahun 2025 tentang Gerakan Bali Bersih Sampah yang memuat larangan produksi dan penjualan air minum kemasan berukuran kurang dari satu liter.
BPKN menilai kebijakan tersebut berpotensi melanggar hak konsumen.
Ketua BPKN RI Fitrah Bukhari menjelaskan bahwa pelarangan tersebut akan mengurangi variasi produk yang tersedia di pasar.
Dia melanjutkan pelarangan itu akan berujung pada kehilangan preferensi atau hak pilih konsumen terhadap suatu produk sehingga berdampak pada psikologis bahkan ekonomi.
"Dengan adanya pelarangan produksi dan distribusi tersebut, akan berdampak pada hilangnya hak konsumen untuk memilih produk yang akan dikonsumsinya. Padahal, dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, salah satu hak Konsumen adalah hak untuk memilih barang", kata Fitrah Bukhari.
BPKN merupakan lembaga perlindungan konsumen yang berada di bawah kementerian perdagangan (kemendag).
Pernyataan ini sejalan dengan kementerian perindustrian (kemenperin) yang menilai bahwa kebijakan itu dapat merugikan iklim usaha karena dapat berdampak terhadap pertumbuhan industri di daerah tersebut.
Fitrah mengatakan, pelarangan produksi dan peredaran tentu membebani konsumen dari sisi ekonomi karena harus membayar lebih mahal dan berat dari sisi bobot produk. Dia melanjutkan, SE tersebut juga bakal berdampak ke sektor pariwisata Bali karena para wisatawan akan kesulitan mencari air minum kemasan yang memudahkan mereka.
